Senin, 08 Maret 2010

Good Coporate-Govermance

LATAR BELAKANG GCG

Latar belakang kebutuhan atas good corporate governance (GCG) dapat dilihat dari latar belakang praktis dan latar belakang akademis.


* Dari latar belakang praktis, dapat dilihat dari pengalaman Amerika Serikat yang harus melakukan restrukturisasi corporate governance sebagai akibat market crash pada tahun 1929. Corporate governance yang buruk disinyalir sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia yang dimulai tahun 1997 yang efeknya masih terasa hingga saat ini.
Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat pada saat ini juga ditengarai karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip GCG, beberapa kasus skandal keuangan seperti Enron Corp., Worldcom, Xerox dan lainnya melibatkan top eksekutif perusahaan tersebut menggambarkan tidak diterapkannya pronsip-prinsip GCG.
* Dari latar belakang akademis, kebutuhan good corporate governance timbul berkaitan dengan principal-agency theory, yaitu untuk menghindari konflik antara principal dan agentnya. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para pihak.
Korporasi yang dibentuk dan merupakan suatu Entitas tersendiri yang terpisah merupakan Subyek Hukum, sehingga keberadaan korporasi dan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) tersebut haruslah dilindungi melalui penerapan GCG.
Selain pendekatan model Agency Theory dan Stakeholders Theory tersebut di atas, kajian permasalahan GCG oleh para akdemisi dan praktisi juga berdasarkan Stewardship Theory, Management Theory dan lainnya.


Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.


PENGERTIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Secara umum istilah good corporate governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft definition). Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari segi soft definition yang mudah dicerna, sekalipun orang awam, yaitu:
"KOMITMEN, ATURAN MAIN, SERTA PRAKTIK PENYELENGGARAAN BISNIS SECARA SEHAT DAN BERETIKA"


PERAN BPKP DALAM PENGEMBANGAN GCG

Sesuai surat Nomor: S-359/MK.05/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Pengkajian Sistem Manajemen BUMN dengan prinsip-prinsip good corporate governance, Menteri Keuangan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan kajian dan pengembangan sistem manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengacu pada prinsip Good Corporate Governance (GCG). Selanjutnya, BPKP telah membentuk Tim Good Corporate Governance dengan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.02.00-316/K/2000 yang diperbaharui dengan KEP-06.02.00-268/K/2001.
Tim GCG tersebut mempunyai tugas:
"MERUMUSKAN PRINSIP-PRINSIP PEDOMAN EVALUASI, IMPLEMENTASI DAN SOSIALISASI PENERAPAN GCG, SERTA MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DALAM RANGKA PENERAPAN GCG PADA BUMN/BUMD DAN BADAN USAHA LAINNYA (BUL)"


Sebagai bagian dari peningkatan governance di lingkungan Pemerintah Indonesia serta dorongan dari beberapa lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan Overseas Economic Coordination Fund (OECF), BPKP ikut mengerahkan sumber dayanya untuk mendorong penerapan good corporate governance di lingkungan BUMN/D. Dilingkungan BUMN, upaya ini juga dilakukan dalam rangka merespon surat Menteri Keuangan No. 359/MK.05/2001 tanggal 21 Juni 2001 seperti disebutkan di atas.
Selanjutnya, dengan dialihkannya Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan kepada Menteri BUMN tersebut, saat ini sedang dilakukan tindak lanjut kerjasama dengan Kantor Kementrian BUMN.


Demikian pula halnya dengan good corporate governance di bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BPKP telah melakukan interaksi dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Otda) cq. Dirjen Otda. Upaya yang dilakukan oleh Tim GCG BPKP berupa menyusun kajian dan bahan untuk sosialisasi GCG di BUMN/D. Strategi yang dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan Kantor Kementrian BUMN untuk melakukan Sosialisasi, Lokakarya dan Asistensi Implementasi GCG


Dalam rangka mengukur tingkat penerapan GCG pada BUMN pertama kalinya, Menteri BUMN meminta bantuan BPKP untuk melakukan pengukuran dan pengujian penerapan GCG (Assessment) pada 16 BUMN, pengujian dan pengukuran GCG di 16 BUMN yang telah dilakukan oleh BPKP merupakan momentum yang sangat strategis bagi dalam mengukur dan menguji penerapan GCG pada BUMN dan mendorong penerapannya. Setelah pengujian 16 BUMN tersebut pengukuran dan pengujian penerapan GCG berlanjut pada BUMN-BUMN lainnya, seperti BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, perdagangan, sektor perkebuanan, perhubungan dan lain-lain.


PRODUK BPKP DALAM PENGUKURAN DAN PENGEMBANGAN CGG

Dalam rangka pengembangan dan pengukuran penerapan GCG, BPKP telah melakukan kajian, pengembangan dan penerbitan modul-modul untuk meningkatkan kompetensi SDM BPKP dan menyebarkan kepedulian dan perlunya penerapan GCG.

Audit Lingkungan

Audit Lingkungan

Pengertian audit lingkungan
-Proses menemukan tingkat yang dipilih dari suatu organisasi untuk mentaati persyaratan peraturan dan kebijakan serta standar internal.

-Menurut The International Chamber of Commerce 1989:
Audit lingkungan merupakan pengujian yang sistematis dari interaksi antara setiap operasi usaha dengan keadaan sekitarnya.

Falsafah manajemen lingkungan
-Pemecahan masalah
-Mengelola ketaatan
-Mengelola kepastian lingkungan

Manfaat Audit lingkungan
Untuk meningkatkan efektifitas manajemen dan rasa memperbaiki aktifitas pengelolaan lingkungan yang ada

Audit lingkungan di Indonesia
Sesuai dengan GBHN 1993, sistem yang dianut dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan.
“Pembangunan yang dilakukan untuk mengolah sumber daya alam, tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.”
-Dasar hukum upaya pelestarian lingkungan hidup adalah Undang undang no 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup
-Pelaksanaan audit lingkungan hidup bersifat sukarela dan pemerintah tidak mewajibkan semua perusahaan melakukan audit lingkungan, namun pemerintah berhak melakukan pemeriksaaan

Auditing sebagai komponen dari manajemen lingkungan:
Manajemen lingkungan merupakan kerangka kerja atau metode untuk menuntun organisasi dalam mencapai dan mempertahankan kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem manajemen lingkungan terdiri dari:
-Perencanaan
-Pengorganisasian
-Menuntun dan mengarahkan
-Mengkomunikasikan
-Mengendalikan dan menelaah

Audit Marketing (Pemasaran)

Audit Pemasaran

Definisi
-Menurut Shuchman: suatu penelaahan yang sistematis, teoritikal, dan tidak memihak dari operasi pemasaran total
-Menurut Kotler: suatu pengujian yang komprehensif, sistematis dan independen dan periodik dari suatu perusahaan, unit usaha, lingkungan pemasaran, strategi dan aktivitas dengan maksud untuk menentukan area masalah dan peluang serta merekomendasikan suatu rencaan tindakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan

Manfaat Audit Pemasaran
-Analisis mengenai lingkungan eksternal dan situasi internal
-Penilaian kinerja masa lalu dan aktivitas sekarang
-Identifikasi peluang dan ancaman masa yang akan datang

Bentuk Audit
-Audit Eksternal
Berhubungan dengan variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, dimulai dari pengujian informasi ekonomi umum menuju pertumbuhan pasar yang dilayani oleh perusahaan
-Audit Internal
Berkaitan dengan variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan yang bertujuan untuk menilai sumber daya organisasi sebagaimana berhadapan dengan sumber daya pesaing.

Menurut Richard M. S. Wilson, struktur audit pemasaran terdiri dari tiga langkah
-Lingkungan organisasi (peluang dan ancaman)
-Sistem pemasaran (kekuatan dan kelemahan)
-Aktivitas pemasaran

Area yang harus diselidiki sebagai bagian audit pemasaran
-Audit Eksternal
1.Lingkungan usaha dan ekonomi
2.Pasar
3.Kompetisi
-Audit Internal
1.Variabel operasional pemasaran
2.Operasi dan sumber daya
-Tujuan pemasaran,
-Strategi pemasaran
-Struktur
-Sistem informasi
-Sistem perencanaan
-Sistem pengendalian
-Efisiensi fungsional
-Efisiensi antar fungsional
-Analisis kemampulabaan
-Analisisi efektivitas biaya

Langkah Langkah Audit Pemasaran
-Menurut Grashof
-Aktivitas pra audit
-Pengumpulan informasi
-Analisis informasi
-Formulasi dan rekomendasi
-Pengembangan dari program implementasi

-Menurut Cannon
-Mendefinisikan pasar
-Menentukan deferensial kinerja
-Menentukan perbedaan dalam program kompetitif
-Membuat riwayat strategi pesaing
-Menetukan struktur perencanaan strategik

Menelaah Efektivitas Pemasaran
Untuk menentukan sejauh mana organisasi merefleksikan 5 karakteristik utama dari orientasi pemasaran:
-Falsafah yang berorientasi pelanggan
-Organisasi pemasaran yang diintegarasikan
-Informasi pemasaran yang cukup
-Orientasi strategik
-Efisiensi operasional

Peranan Analisis SWOT
Setiap unit usaha perlu mengembangkan informasi pemsaran untuk mengikuti kecenderungan yang dikategorikan sebagai Opportunity = kesempatan dan Threat = ancaman

Dasar dasar untuk mengembangkan keunggulan bersaing dibagi dalam 3 kelompok
-Keunggulan organisasi
-Keunggulan departemental dan fungsional
-Keunggulan yang didasarkan pada hubungan dengan badan eksternal

Karakteristik Audit yang efektif menurut Kotler
-Komprehensif / menyeluruh
-Independen
-Berkala

Prosedur Audit
Dimulai dari persetujuan yang dicapai antara direktur pemasaran dengan auditor pemasaran, tujuan khusus, luas dan dalamnya cakupan, sumber data dan format laporan dan periode audit

Komponen Audit
-Audit Lingkungan Pemasaran
-Audit Strategi pemasaran
-Audit Organisasi pemasaran
-Audit Sistem pemasaran
-Audit produktivitas pemasaran
-Audit fungsi pemasaran



1.Audit Lingkungan Pemasaran
Mencakup analisis kekuatan ekonomi makro utama dan kecenderungan dalam lingkungan tugas organisasi

2.Audit Strategi pemasaran
Fokus pada penelaahan dari tujuan dan strategi pemasaran terhadap lingkungan pasar sekarang dan yang akan datang

3.Audit Organisasi pemasaran
Menilai kemampuan struktur organisasi dalam menerapkan strategi untuk mengembangkan lingkungan.

4.Audit Sistem pemasaran
Mencakup mutu dari sistem organisasi untuk menganalisisi, perencanaan dan pengendalian

5.Audit produktivitas pemasaran
Menguji aspek aspek yang berbeda dari program pemasaran dan efektifitas biaya dari berbagai tingkat pengeluaran pemasaran

6.Audit fungsi pemasaran
Mencakup penilaioan yang rinci dari setiap unsur bauran pemasaran Audit fungsi pemasaran

Audit Manufactur

AUDIT MANUFAKTURING

Setiap perusahaan industri perlu melakukan audit manufacturing, dengan maksud :
Untuk menyakinkan apakah fungsi manufacturing telah dilaksanakan sesuai dengan upaya yang tepat & memadai untuk mencapai tujuan perusahaan dan sekaligus memberi saran untuk meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut.

Sasaran yang diharapkan adalah :
1.Tepat jumlah
2.Tepat mutu
3.Tepat hasil produksi / operasi
4.Biaya yang rendah

Audit manufacturing melakukan pengujian-2 atas :
1.Ketaatan atas kebijakan yang telah digariskan dalam bidang operasional
2.Efisiensi
3.Efektifitas

Audit manufacturing mencakup :
1.Lingkup fungsi manufacturing
2.Lingkup fungsi manajemen

Lingkup kegiatan audit manufacturing mencakup 3 sisi :
A.Sisi pertama adalah sistem transformasi, yang meliputi :
*Masukan, berupa :
a)Tenaga dan keahlian
b)Bahan dan peralatan
c)Dana serta informasi
*Proses, yaitu metode tertentu yang digunakan untuk melakukan trasformasi
*Keluaran, berupa :
a)Barang atau
b)Jasa

B.Sisi kedua adalah fungsi manajemen, yaitu :
*Perencanaan
*Pelaksanaan
*Pengendalian

C.Sisi ketiga adalah standar kriteria yang digunakan, yaitu:
*Jumlah
*Mutu atau spesifikasi
*Waktu dan biaya serta
*Data yang tersedia

Langkah-langkah audit manufacturing :
1.Merumuskan maksud & tujuan dari dilaksanakannya audit manufacturing
2.Menentukan ruang lingkup audit yang akan dijalankan
3.Melakukan audit pendahuluan untuk mendapatkan data & informasi yang bersifat umum tentang objek audit
4.Menyusun progam & prosedur audit yang akan dilaksanakan
5.Melaksanakan audit yang telah ditetapkan sesuai dengan program & prosedur audit yang mencakup pengumpulan & pemeriksaan data serta mengadakan wawancara
6.Mengolah & menganalisis hasil temuan
7.Membuat laporan ikhtisar temuan yang penting & saran perbaikan

Lingkup audit manajemen :
1.Audit mengenai tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan manufacturing perusahaan yang ditetapkan
2.Audit mengenai desain sistem manufacturing yang dijalankan yang mencakup :
*Pemilihan lokasi
*Pengaturan tata letak
*Keadaan bangunan & sarana penunjang
*Teknologi yang digunakan
*Proses manufacturing yang dijalankan
*Keadaan mesin & peralatan
3.Audit mengenai penerapan sistem manufacturing, yang mencakup :
*Perencanaan & program operasi / produksi
*Pembelian & pengadaan bahan
*Pelaksanaan manufacturing
*Persediaan & pengiriman barang jadi serta pergudangannya
*Biaya, serta
*Pemeliharaan peralatan

Audit SDM

Audit Sumber Daya Manusia

Definisi Audit Sumber Daya Manusia
Suatu daftar periksa untuk menilai seluruh aspek dari manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan

Daftar periksa Sumber Daya Manusia (David Stevens)
Struktur Organisasi
1.Uraian / Deskripsi posisi
2.Rencana keberhasilan manajemen
3.Kebijakan rekruitmen
4.Prosedur rekruitmen
5.Program perkenalan
6.Penilaian kinerja
7.Penilaian potensi individu
9.Perencanaan jenjang karier
10.Program pelatihan
11.Administrasi kompensasi
12.Fungsi departemen SDM
13.Perencanaan manusia
14.Catatan pribadi
15.Relevansi aplikasi komputer
16.Pemahaman iklim organisasi
17.Pembagian informasi dengan karyawan
18.Desain pekerjaan
19.Hubungan industrial
20.Kesehatan karyawan
21.Keamanan karyawan
22.Pelayanan karyawan
23.Pengumpulan angka statistik
24.Praktek pengunduran diri
25.Dokumentasi / formulir formulir
26.Keamanan
27.Interaksi sosial

Menurut Sherman & Bohlander, audit SDM memberikan peluang untuk:
1.Menilai efektivitas fungsi SDM
2.Memastikan ketaatan terhadap hukum, kebijakan, perturan dan prosedur
3.Menetapkan pedoman untuk penetapan standar
4.Memperbaiki mutu staff SDM
5.Meningkatkan citra dari fungsi SDM
6.Meningkatkan perubahan dan kreatifitas
7.Menilai kelebihan dan kekurangan dari fungsi SDM
8.Memfokus staff SDM pada masalah masalah penting
9.Membawa SDM lebih dekat pada fungsi fungsi yang lain.

Pelaksanaan Audit
-Audit dapat dilakukan oleh personel internal maupun eksternal

Langkah langkah dalam proses audit (Walter R. Mahler)
1.Memperkenalkan gagasan audit dan menekankan manfaat yang diperoleh
2.Memilih personel dengan ketrampilan yang luas dan memberikan pelatihan
3.Mengumpulkan data dari tahun yang berbeda dalam organisasi
4.Menyiapkan laporan audit untuk manager lini dan evaluasi departemen SDM
5.Mendiskusikan laporan dengan manager operasi
6.Menyatukan tindakan korektif


Pendekatan audit SDM
1.Menetapkan ketaatan hukum dan peraturan
2.Mengukur kesesuaian program dan tujuan
3.Menilai performa program

Fungsi SDM
1.Perencanaan
2.Pemilihan
3.Pelatihan
4.Penilaian
5.Kompensasi
6.Hubungan ketenagakerjaan

Memanfaatkan temuan audit
Untuk mengidentifikasi tipe tindakan korektif yang diperlukan

Metode metode untuk menganalisa temuan
1.Membandingkan program SDM dengan organisasi
2.Berdasar audit dari beberapa sumber otoritas
3.Mempercayai suatu ratio atau rata rata staf SDM dengan total
4.Menggunakan audit ketaatan untuk mengukur aktifitas SDM apakah sesuai dengan kebijakan, prosedur dan peraturan
5.Mengelola departemen SDM berdasarkan sasaran

Menyiapkan Laporan dan Rekomendasi
Laporan hasil temuan, evaluasi dan rekomendasi untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan program SDM